Dua orang gamer dilaporkan menuntut Microsoft atas dugaan praktik antipersaingan yang melibatkan Valve. Max Rockman dan Randall Moring mengajukan usulan gugatan kelompok di pengadilan Washington pada hari Minggu kemarin, menuduh bahwa Microsoft menerima kesepakatan komisi rahasia dari Valve “sebagai imbalan karena setuju untuk tidak bersaing dengan Steam.”
“Tanpa kerja sama dari beberapa perusahaan game PC terbesar di dunia, Steam tidak akan bisa mencapai dan mempertahankan dominasi yang telah dinikmatinya selama setidaknya satu dekade terakhir. Microsoft adalah salah satu dari perusahaan tersebut.”
Dalam dokumen keluhan yang diperoleh oleh media Aftermath, Rockman dan Moring mengeklaim bahwa Microsoft dan Valve memiliki kesepakatan rahasia terkait tanggal rilis dan harga game.
Kesepakatan tersebut dinilai mematikan persaingan sehat dan memberi beban besar kepada “gamer biasa,” yang akhirnya harus membayar harga lebih tinggi dari yang seharusnya, serta menderita akibat penurunan pilihan dan kualitas game. Menariknya topik serupa namun dalam konteks yang tidak berhubungan juga sempat dilaporkan oleh Bloomberg dalam laporan mereka tempo hari, detail lengkapnya dapat kalian check di sini.
Riwayat Konflik Hukum dengan Valve
Kembali kepada topik ini, para pengacara penggugat mencakup firma hukum Bucher Law, yang merupakan salah satu firma yang sempat mengupayakan arbitrase massal melawan Valve pada tahun 2023 dan 2024. Valve sempat menuntut balik firma hukum tersebut atas tuduhan gangguan yang merugikan dan “pemerasan.” Kasus tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan pada September 2025. Sejak saat itu, Valve telah menghapus klausul arbitrase dari perjanjian penggunanya.
Kedua gamer tersebut menyatakan bahwa Microsoft dan Valve sebenarnya sudah pernah “mengakui” perilaku semacam ini. Mereka mengutip gugatan hukum yang sedang berjalan, Valve Corporation v. Thomas Abbruzzese et al., di mana Valve mencoba untuk membatalkan putusan arbitrase.
Dalam salah satu dokumen yang diajukan oleh Valve sendiri dalam kasus tersebut, perusahaan merujuk pada sidang arbitrase tahun 2011 di mana seorang arbiter menyatakan bahwa sebuah klausul dalam perjanjian distribusi antara Valve dan Microsoft merupakan “penetapan harga horizontal yang melanggar hukum”.
Valve sendiri tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menguraikan alasannya dalam dokumen yang diajukan pada bulan Mei—khususnya, bahwa arbiter tidak mengikuti aturan hukum dan bahwa perjanjian tersebut hanya berdampak pada penetapan harga Microsoft untuk game-game miliknya sendiri.
Bocoran Email Internal Microsoft
Para gamer ini juga mengutip dokumen pengadilan dari kasus Wolfire v. Valve Corporation yang hingga kini masih bergulir (kasus di mana dua studio pengembang menuntut Valve atas potongan komisi 30%). Dokumen tersebut disusun oleh seorang ekonom bernama Steven Schwartz untuk mendukung kedua studio tersebut. Rockman dan Moring merujuk pada sebuah email dari seorang karyawan Microsoft yang dikutip Schwartz dalam laporan tersebut pada Agustus 2024:
“Perjanjian penerbitan Steam secara historis telah mewajibkan adanya kesetaraan produk dan harga. Ketika saya memeriksanya sebelum masa Age:DE [kemungkinan besar Age of Empires: Definitive Edition] beberapa tahun lalu, saya mendapati bahwa kita bisa menjual dengan harga berapa pun yang kita inginkan sebelum rilis di Steam. Namun, begitu kita merilisnya di Steam, kita harus memberikan kesetaraan harga Steam dengan saluran digital kita yang lain. Dalam kasus perilisan bersamaan [Gears of War 5] di Steam/Windows Store, saya berasumsi Steam menuntut agar Anda tidak memasang harga lebih rendah dari mereka begitu game dirilis di Steam.”
Ada pula email lain dalam laporan ahli tersebut yang memperlihatkan percakapan antar-karyawan Microsoft mengenai Valve:
“Salah satu karyawan bertanya apakah Steam mewajibkan kesetaraan harga, dan sebagai tanggapan, karyawan Microsoft lainnya menjawab, ‘Ya – mereka benar-benar mewajibkannya… Itu tidak tercantum secara formal dalam dokumentasi di Steamworks, tetapi selalu disampaikan secara langsung [tatap muka].’“
Tuduhan Adanya “Kartel” Digital
Meskipun dokumen keluhan ini belum menyertakan bukti fisik yang kuat untuk tuduhan kickback tersebut, Rockman dan Moring menafsirkan email-email di atas sebagai bukti bahwa jika Microsoft menurunkan harga salah satu gamenya di platform mereka sendiri (Xbox/Windows Store), mereka dipaksa untuk menurunkan harganya juga di Steam.
Mereka berargumen bahwa kesepakatan semacam ini ilegal di bawah Undang-Undang Sherman (Sherman Act), dan menyatakan bahwa “kolusi antar-kompetitor adalah kejahatan tertinggi dari antimonopoli.” Selain itu, mereka menuduh Microsoft dan Valve sengaja menyembunyikan kesepakatan tersebut dari publik.
“Pada efeknya, Microsoft dan Valve adalah mitra dalam sebuah kartel yang menguasai pasar distribusi game PC,” tulis mereka. “Dengan memilih untuk berkolusi alih-alih bersaing, Microsoft merampas hak konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari persaingan sehat: harga yang lebih rendah, peningkatan produksi, pilihan konten yang unik, dan kualitas yang lebih tinggi. Konsumen seperti pihak Penggugat dirugikan karena dikenakan biaya berlebih (overcharged) saat membeli game PC akibat dari praktik antipersaingan ini.”
Melalui gugatan ini, Rockman dan Moring meminta pengadilan untuk memberikan status gugatan kelompok, yang berarti gamer lain yang merasa dirugikan bisa ikut bergabung dalam tuntutan ini. Mereka menuduh Valve dan Microsoft telah melanggar Sherman Act (undang-undang antimonopoli AS) serta Washington Consumer Protection Act (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Washington).
Discussion about this post